Menakar Peluang Prabumulih Masuk Daftar Prioritas Sekolah Rakyat di Sumatera Selatan

Oleh : Redaksi

Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dengan konsep sekolah berasrama yang mencakup pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, hingga pembinaan karakter, program ini diharapkan menjadi instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Di Sumatera Selatan, program tersebut bukan lagi sekadar rencana. Palembang telah menjadi salah satu daerah yang lebih dulu menjalankan Sekolah Rakyat. Sementara itu, sejumlah daerah lain masih menunggu giliran untuk masuk dalam tahap pembangunan berikutnya.

Di tengah proses tersebut, muncul pertanyaan yang menarik untuk dikaji: apakah Prabumulih memiliki peluang realistis untuk masuk dalam daftar prioritas Sekolah Rakyat di Sumsel?

Prabumulih Sudah Mengambil Langkah Nyata

Jika melihat perkembangan yang ada, Prabumulih sebenarnya bukan daerah yang baru mulai melirik program ini.

Pada 16 Juli 2025, Pemerintah Kota Prabumulih melalui Dinas Sosial mengungkapkan telah mengusulkan lahan seluas 10 hektare di Kelurahan Tanjung Raman, Kecamatan Prabumulih Selatan, kepada Kementerian Sosial RI untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Proposal pembangunan juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat dan saat ini tinggal menunggu proses lebih lanjut sesuai tahapan yang ditetapkan.

Yang menarik, lahan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi bangunan sekolah, tetapi dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA lengkap dengan fasilitas asrama. Bahkan, berdasarkan keterangan Dinas Sosial, konsep yang diusulkan mencakup 12 rombongan belajar yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Artinya, dari sisi kesiapan lahan dan komitmen pemerintah daerah, Prabumulih telah menunjukkan keseriusan untuk menjadi bagian dari program nasional tersebut.

Palembang Sudah Membuktikan Program Ini Berjalan

Harapan Prabumulih juga semakin relevan karena Sekolah Rakyat telah berjalan di Sumatera Selatan.

Pada Juli 2025, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 7 Palembang mulai menerima 100 siswa angkatan pertama dan menjalankan sistem pendidikan berasrama. Para siswa bahkan telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebagai bagian dari awal proses pembelajaran.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palembang juga mengonfirmasi bahwa kuota tahap awal memang dibatasi sebanyak 100 siswa yang dibagi dalam empat rombongan belajar.

Fakta ini menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat bukan lagi proyek percontohan di atas kertas. Program tersebut telah berjalan dan membuka peluang bagi daerah lain yang telah memenuhi persyaratan.

Tantangan Pendidikan di Prabumulih Menjadi Alasan Tambahan

Namun ada satu aspek yang jarang dibahas dan justru membuat peluang Prabumulih semakin relevan.

Saat ini Kota Prabumulih tengah menghadapi persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Pada Mei 2026, DPRD Prabumulih menyoroti kebijakan pembatasan rombongan belajar (rombel) di sejumlah SD dan SMP negeri yang menyebabkan sebagian calon siswa tidak tertampung pada tahun ajaran baru. Di salah satu sekolah dasar negeri, kuota penerimaan bahkan dilaporkan berkurang dari empat rombel menjadi dua rombel. Akibatnya, sejumlah calon siswa yang berdomisili di sekitar sekolah tidak dapat diterima meski memenuhi syarat pendaftaran.

Kondisi tersebut mendorong DPRD meminta Dinas Pendidikan segera mencari solusi agar tidak ada anak yang kehilangan akses terhadap pendidikan.

Memang Sekolah Rakyat memiliki sasaran khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Namun keberadaannya tetap dapat menjadi bagian dari solusi jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan, terutama ketika kapasitas sekolah yang ada mulai menghadapi tekanan akibat meningkatnya jumlah peserta didik.

Perspektif Akademisi: Sekolah Rakyat Perlu Jaminan Keberlanjutan

Tokoh akademisi, Pakar Pendidikan Prabumulih, Dr. Akhmad Muftizar Zawawi, S.IP, M.Ed, LMT, menilai program Sekolah Rakyat merupakan gagasan yang baik untuk memperluas akses pendidikan, namun implementasinya memerlukan kajian jangka panjang yang matang.

Menurutnya, yang harus menjadi perhatian utama bukan hanya pembangunan fisik sekolah, melainkan keberlanjutan program tersebut pada masa mendatang.

“Program ini menyangkut masa depan peserta didik. Karena itu, aspek continuity atau keberlanjutan harus benar-benar diperhitungkan. Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya menjadi program yang kuat pada satu periode pemerintahan, tetapi menghadapi ketidakpastian ketika terjadi pergantian kepemimpinan di masa depan,” ujarnya.

Muftizar menilai, status dan legitimasi lulusan Sekolah Rakyat juga harus mendapat kepastian sejak awal agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun akademik di kemudian hari.
Di sisi lain, ia melihat Sekolah Rakyat secara konseptual memiliki tujuan yang sangat strategis. Program tersebut diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses pendidikan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) maupun kawasan dengan keterbatasan sarana pendidikan.

“Dengan model pendidikan berasrama dan seluruh kebutuhan peserta didik yang ditanggung, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan berkualitas karena faktor jarak maupun kondisi ekonomi keluarga,” katanya.

Meski demikian, Muftizar mengingatkan bahwa pemerintah perlu menghitung secara rinci berbagai biaya tambahan yang muncul dari skema pendidikan berasrama tersebut.
Salah satu yang perlu mendapat kejelasan, menurut dia, adalah pembiayaan mobilitas peserta didik dari dan menuju daerah asal saat masa libur semester maupun kebutuhan lainnya di luar kegiatan belajar mengajar.

“Pertanyaannya, apakah biaya perjalanan peserta didik ketika pulang ke daerah asal juga akan ditanggung negara atau menjadi beban keluarga? Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan sejak awal agar tidak menimbulkan kendala di lapangan,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia juga menyoroti pentingnya kepastian sumber pendanaan program. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memberikan jaminan mengenai keberlangsungan anggaran Sekolah Rakyat, baik pada tahap pembangunan maupun operasional.
”

anggaran dari pemerintah pusat harus jelas. Jangan sampai pada akhirnya beban pembiayaan operasional dialihkan ke APBD daerah. Jika itu terjadi, pemerintah daerah berpotensi menghadapi keterbatasan ruang fiskal karena harus mengurangi alokasi pembangunan pada sektor lain untuk menopang operasional Sekolah Rakyat,” tegasnya.

Karena itu, dirinya berpandangan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh jumlah gedung yang dibangun atau jumlah siswa yang diterima, tetapi juga oleh kepastian regulasi, keberlanjutan pendanaan, serta komitmen negara untuk menjaga program tersebut tetap berjalan dalam jangka panjang.

“Jika aspek-aspek tersebut dapat dijamin, maka Sekolah Rakyat berpeluang menjadi salah satu instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi kesenjangan sosial di Indonesia,” pungkasnya.

Posisi Strategis Prabumulih

Selain kesiapan lahan dan kebutuhan pendidikan, Prabumulih juga memiliki keunggulan geografis.

Kota ini berada di wilayah strategis yang menghubungkan beberapa daerah seperti Muara Enim, PALI, Ogan Ilir, dan sebagian wilayah OKI. Dengan konsep sekolah berasrama, Sekolah Rakyat di Prabumulih berpotensi melayani peserta didik tidak hanya dari dalam kota, tetapi juga dari daerah penyangga di sekitarnya.

Dalam konteks pembangunan pendidikan regional, posisi ini menjadi nilai tambah yang patut dipertimbangkan pemerintah pusat.

Saatnya Ada Kepastian

Melihat fakta-fakta tersebut, peluang Prabumulih sebenarnya cukup menjanjikan.

Lahan sudah diusulkan sejak Juli 2025. Proposal telah diajukan ke Kementerian Sosial. Kebutuhan terhadap perluasan akses pendidikan juga mulai terlihat dari persoalan daya tampung sekolah negeri. Ditambah lagi, Prabumulih memiliki posisi geografis yang strategis untuk melayani wilayah sekitarnya.

Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan saat ini bukan lagi apakah Prabumulih layak mendapatkan Sekolah Rakyat.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

> Sejauh mana perkembangan usulan yang telah diajukan Pemkot Prabumulih sejak Juli 2025, dan apakah kota ini masuk dalam daftar prioritas pembangunan Sekolah Rakyat pada tahap berikutnya?

Masyarakat tentu berhak mengetahui jawabannya. Sebab jika Palembang sudah menerima 100 siswa Sekolah Rakyat, sementara Prabumulih telah menyiapkan lahan 10 hektare dan mengajukan proposal resmi ke pemerintah pusat, maka transparansi mengenai progres usulan tersebut menjadi hal yang patut ditunggu bersama.