Wabub Iwan Tuaji Klarifikasi kata ‘Menjahili’ dari Sang Bupati : “Kata Bisa Diredam, Luka Sulit Dipadamkan – Catatan Hari Pers Dunia di PALI
Chanelinfo.com PALI | Gelombang unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati PALI, Senin (4/5/2026), yang digelar Aliansi Insan Pers Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dalam rangka memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2026, memaksa jajaran eksekutif bereaksi cepat. Sorotan tajam mengarah pada pernyataan kontroversial Bupati PALI, Asgianto, yang menyebut bisa “menjahili wartawan dengan menelepon Kapolres dan Kajari”.
Di tengah tekanan massa, Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, akhirnya tampil memberikan klarifikasi langsung di hadapan para jurnalis. Dengan nada persuasif, ia berupaya meredam tensi yang kian memanas sekaligus meluruskan maksud pernyataan sang bupati.
Iwan mengungkapkan, dirinya telah dipanggil oleh Bupati Asgianto sehari sebelum aksi berlangsung untuk membahas hubungan antara pemerintah daerah dan media. Ia menegaskan, istilah “menjahili” tidak dimaksudkan sebagai bentuk intimidasi ataupun ancaman terhadap kebebasan pers.
“Ungkapan itu lebih pada konteks koordinasi kewenangan kepala daerah. Faktanya, selama satu tahun kepemimpinan ini, tidak ada satu pun wartawan yang dikriminalisasi,” ujar Iwan di hadapan massa aksi.
Namun, pernyataan tersebut belum sepenuhnya meredakan kegelisahan. Bagi insan pers PALI, diksi “menjahili” tetap dianggap sensitif dan membuka luka lama terkait praktik kriminalisasi jurnalis.
Dalam penjelasannya, Iwan juga menyoroti derasnya arus kritik media terhadap kepemimpinan mereka. Ia mengakui, pemberitaan yang muncul memiliki dua sisi. Di satu sisi, publikasi luas membuat nama PALI dikenal hingga tingkat nasional. Namun di sisi lain, tekanan tersebut juga menjadi beban tersendiri bagi kepala daerah.
Karena itu, ia mengajak media untuk mengambil peran lebih konstruktif dalam pembangunan daerah, termasuk mendorong pemberitaan yang dinilai positif.
Tak hanya itu, Wabup turut membeberkan kondisi internal pemerintahan yang tengah melakukan efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan belanja media. Ia bahkan secara terbuka menggambarkan keterbatasan fasilitas yang ada di lingkungan Pemkab PALI.
“Kami baru satu tahun lebih menjabat. Banyak keterbatasan, bahkan fasilitas kantor pun belum ideal. Tapi kami terus berupaya mencari dukungan ke pusat dan sektor swasta,” ungkapnya.
Di tengah situasi tersebut, Pemkab PALI disebut telah menggagas sejumlah program strategis, mulai dari reaktivasi bandara hingga optimalisasi sektor migas melalui kerja sama dengan perusahaan besar.
Menutup pernyataannya, Iwan Tuaji mengajak insan pers untuk tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan. Ia mendorong lahirnya pola kemitraan baru yang lebih kreatif dan mandiri secara ekonomi, seperti pengembangan produk media dan kerja sama dengan dunia usaha.
“Saya tidak ingin kita terus berhadapan. Mari berpikir kreatif dan membangun bersama,” pungkasnya.
Aksi ini sendiri menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan insan pers di PALI terhadap pernyataan yang dinilai intimidatif. Sejumlah kasus kriminalisasi jurnalis di masa lalu masih membekas, memperkuat sensitivitas terhadap relasi kuasa antara pemerintah dan media.
Meski klarifikasi telah disampaikan, sikap kritis aliansi wartawan belum surut. Mereka menegaskan, kebebasan pers bukan ruang tawar-menawar, melainkan fondasi demokrasi yang tidak boleh diganggu oleh kekuasaan dalam bentuk apa pun. (**)
