“Fakta di Balik Realisasi PAD Prabumulih Belum Optimal, Ini Tantangan yang Dihadapi Bapenda”
Potensi Besar, Realisasi Rendah: Ada Apa dengan PAD Prabumulih?
Chanelinfo.com Prabumulih | Di tengah geliat ekonomi dan aktivitas usaha yang terus tumbuh di Kota Prabumulih, realisasi sejumlah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru masih jauh dari target. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah potensi pajak daerah memang belum tergarap, atau pengawasannya yang belum berjalan maksimal?
Jawaban resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Prabumulih atas surat konfirmasi Redaksi Chanelinfo.com membuka sejumlah fakta menarik terkait kondisi penerimaan daerah hingga 30 April 2026, yang disampaikan pada Rabu (13/05/2026).
Kepala Bapenda Kota Prabumulih, Yudiarto, S.Sos., mengungkapkan bahwa beberapa sektor pajak daerah masih menunjukkan capaian rendah, bahkan ada yang terbilang sangat minim.
Yang paling mencolok ialah sektor Pajak Parkir. Dari target Rp1,2 miliar pada tahun 2026, realisasi yang masuk ke kas daerah baru sekitar Rp19 juta atau hanya 1,5 persen.
Angka tersebut memantik sorotan serius. Sebab, di tengah meningkatnya aktivitas kendaraan, pusat usaha, rumah makan, hingga kawasan komersial di Kota Prabumulih, capaian pajak parkir justru tampak belum mencerminkan potensi riil di lapangan.
Tak hanya itu, Pajak Hotel baru menyentuh sekitar 28 persen, sementara Pajak Air Tanah masih berkisar 22 persen dari target tahunan.
Ironisnya, di sisi lain Bapenda juga mengakui masih ditemukannya ketidaksesuaian antara omzet usaha dengan pajak yang disetorkan wajib pajak kepada daerah.
Pengakuan tersebut menjadi poin krusial. Sebab secara tidak langsung menunjukkan masih adanya potensi kebocoran penerimaan daerah atau belum optimalnya pengawasan terhadap pelaporan omzet usaha.
“Atas wajib pajak besar atau wajib pajak tertentu yang dianggap objek pajak detail dan apa kendala terbesar dalam penagihan? atas hal tersebut dilakukan pemeriksaan dan pengawasan langsung terhadap objek pajak dan sektor usaha yang ada,” tulis Bapenda dalam jawaban resminya.
Di sisi lain, Bapenda menyebut pengawasan kini dibantu melalui sistem digital berupa tapping box atau alat perekam transaksi realtime yang dipasang di sejumlah restoran dan hotel.
Namun fakta bahwa beberapa sektor pajak masih rendah justru memunculkan pertanyaan baru: sejauh mana efektivitas sistem monitoring digital tersebut?
Apakah seluruh wajib pajak potensial sudah benar-benar terintegrasi dalam sistem pengawasan digital? Ataukah alat monitoring hanya sebatas formalitas tanpa pengawasan lanjutan yang maksimal?
Bapenda sendiri mengakui faktor utama belum optimalnya PAD salah satunya disebabkan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak daerah.
Meski demikian, persoalan PAD sejatinya tidak semata soal kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pengawasan, akurasi pendataan, hingga keberanian melakukan penindakan terhadap potensi kebocoran juga menjadi faktor penting yang menentukan optimal atau tidaknya penerimaan daerah.
Di tengah kebutuhan pembangunan Kota Prabumulih yang terus meningkat, rendahnya realisasi sejumlah sektor PAD tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah.
Sebab setiap kebocoran penerimaan, sekecil apa pun, pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membiayai pembangunan, pelayanan publik, hingga program kesejahteraan masyarakat. (red)
