Dugaan Korupsi LPD Kelungah Bertambah, Kredit Rp250 Juta Seret Peminjam Jadi Tersangka
Chanelinfo Bali | Penyidikan dugaan korupsi pengelolaan dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kelungah, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, kembali berkembang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Karangasem menetapkan seorang penerima kredit berinisial I Wayan Sudarma (IWS) sebagai tersangka kedua dalam perkara tersebut.
IWS ditetapkan sebagai tersangka sekaligus ditahan pada Senin (9/11/2026), sekitar pukul 13.00 WITA. Ia diduga terlibat dalam perkara pemberian kredit senilai Rp250 juta yang menurut penyidik mengandung sejumlah penyimpangan.
Kepala Kejari Karangasem, Dr. Kusufi Esti Ridliani, S.H., M.H., menjelaskan, kredit yang diterima IWS pada November 2018 itu diduga tidak memenuhi sejumlah ketentuan, mulai dari persyaratan peminjam, batas maksimum pemberian kredit, hingga keabsahan jaminan.
Menurut Kajari, IWS bukan merupakan krama atau anggota Desa Adat Kelungah. Ia tercatat sebagai warga Banjar Dinas Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. Sementara itu, tidak terdapat kerja sama antardesa adat yang menjadi dasar pemberian kredit lintas wilayah tersebut.
Persoalan lainnya menyangkut plafon kredit. IWS disebut memperoleh pinjaman sebesar Rp250 juta melalui rekening 001210. Jumlah tersebut melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang saat itu ditetapkan sebesar Rp119.042.007,80.
Dengan demikian, nilai kredit yang diberikan tercatat lebih dari dua kali lipat batas maksimum tersebut.
Penyidik juga menemukan persoalan pada aspek jaminan. Kredit tetap dicairkan meskipun proses peralihan hak atas tanah yang dijadikan agunan belum sah. Bahkan, dalam perjanjian kredit disebutkan bahwa sertifikat hak milik masih dalam proses.
Dana Kredit Digunakan Membeli Tanah
Dari total pinjaman Rp250 juta, sekitar Rp220 juta disebut digunakan IWS untuk membayar pembelian tanah seluas 500 meter persegi. Tanah tersebut dibeli dari pihak yang sebelumnya juga memperoleh pinjaman dari LPD yang sama.
Sementara sekitar Rp30 juta lainnya digunakan untuk pengurusan sertifikat tanah.
Kajari menjelaskan, kredit tersebut jatuh tempo pada 24 November 2023. Namun, hingga kini pinjaman belum dilunasi meskipun pihak LPD telah beberapa kali melakukan penagihan.
Kusufi menegaskan, perkara yang ditangani penyidik bukan semata-mata persoalan kredit macet. Fokus penyidikan adalah dugaan penyimpangan dalam rangkaian proses pemberian dan pencairan kredit tersebut.
Berdasarkan laporan penghitungan kerugian keuangan negara oleh akuntan publik, total kerugian dalam perkara pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah mencapai Rp2.694.053.170.
” Dari jumlah itu, kredit IWS sebesar Rp250 juta merupakan bagian dari perkara ini,” ujar Kusufi.
Diperiksa 18 Saksi dan Tiga Ahli
Penetapan IWS sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 18 orang saksi dan tiga orang ahli, masing-masing dari bidang keuangan negara, auditor, serta ahli dari Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD).
Penyidik juga mengantongi sejumlah alat bukti surat, termasuk laporan penghitungan kerugian keuangan negara.
Penetapan tersangka tersebut tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor B-2875/N.1.14/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Kajari menyebut penetapan dilakukan berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, setelah penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
IWS disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan terkait.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahan dan ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 November 2026 di Lapas Kelas IIB Karangasem.
Kusufi menegaskan, penanganan perkara tersebut dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Penetapan IWS merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana LPD Desa Adat Kelungah. Sebelumnya, Kejari Karangasem telah menetapkan mantan Ketua LPD berinisial IWD sebagai tersangka. Perkara tersebut kini tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. (ifo)
