JPU Akui Yefri Tak Pernah Diperiksa dengan Pasal 372 KUHP, Advokat Sebut Dakwaan Cacat Hukum

Chanelinfo Surabaya | Sidang perkara dugaan penggelapan dengan terdakwa Yefri Riyanto, S.T. di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Surabaya kembali menjadi sorotan, Senin (9/11/2026).

Dalam agenda pembacaan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas nota perlawanan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa dari YM Law Firm, muncul sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum terjawab secara substansial oleh pihak penuntut umum.

Salah satu poin yang menjadi sorotan utama adalah pengakuan JPU bahwa terdakwa tidak pernah diperiksa menggunakan Pasal 372 KUHP selama proses penyidikan.

JPU yang diwakili Ajun Jaksa Reiyan Novandana Syanur Putra, S.H., dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dalam tanggapannya meminta majelis hakim menolak seluruh nota perlawanan penasihat hukum dan menyatakan surat dakwaan telah memenuhi ketentuan hukum.

JPU juga menilai keberatan penasihat hukum telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya diuji dalam tahap pembuktian, bukan diputus melalui putusan sela.

Namun, tim advokat YM Law Firm justru menilai tanggapan tersebut tidak menjawab substansi keberatan yang mereka ajukan.

JPU Dinilai Menghindari Persoalan Obscuur Libel

Advokat Udin dari YM Law Firm mengatakan, persoalan yang diajukan dalam nota perlawanan bukanlah meminta hakim menilai benar atau tidaknya seluruh fakta perkara, melainkan menguji apakah surat dakwaan telah menguraikan perbuatan terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap.

Menurutnya, dakwaan harus mampu menjelaskan secara terang siapa melakukan apa, kapan, di mana, bagaimana perbuatan dilakukan, serta barang apa yang menjadi objek tindak pidana.

“Yang diuji di perlawanan bukan apakah fakta itu benar, tetapi apakah dakwaan JPU merumuskan fakta tersebut secara jelas, lengkap, dan cermat atau tidak. JPU justru menghindari pengujian ini,” tegas Udin.

Ia menilai, menyebut nama terdakwa, lokasi, dan pasal yang digunakan tidak serta-merta menjadikan uraian dakwaan memenuhi syarat kejelasan.

Pasal 372 Tak Pernah Diperiksa Saat Penyidikan

Persoalan yang dianggap paling serius oleh tim advokat adalah penggunaan Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan, sementara terdakwa disebut tidak pernah diperiksa dengan sangkaan pasal tersebut selama penyidikan.

Udin mengatakan, dalam tanggapan tertulisnya, JPU mengakui fakta tersebut, tetapi membenarkan penggunaan pasal dengan alasan kewenangan penuntut umum atau dominus litis.

Bagi tim advokat, alasan tersebut tidak menjawab persoalan mengenai hak terdakwa untuk mengetahui dan membela diri terhadap sangkaan tindak pidana yang kemudian digunakan dalam dakwaan.

“Kalau selama penyidikan terdakwa hanya diperiksa untuk pasal lain, lalu dalam dakwaan tiba-tiba muncul Pasal 372, itu bukan sekadar soal pasal yang paling tepat. Itu menyangkut hak pembelaan dan due process,” ujar Udin.

Ia menegaskan, kewenangan penuntut umum menentukan dakwaan tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk mengabaikan prinsip pemeriksaan yang adil.

“JPU tidak membantah fakta bahwa Pasal 372 tidak pernah diperiksa dalam penyidikan. JPU hanya membenarkan prosedurnya. Itu bukan bantahan, itu konfirmasi,” tandasnya.

Persoalan Penerapan KUHP Lama dan KUHP Baru

Tim advokat juga mempersoalkan penerapan hukum transisi atau asas lex favor reo dalam surat dakwaan.

JPU menyusun dakwaan secara alternatif dengan menggunakan Pasal 372 KUHP lama pada dakwaan kesatu dan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada dakwaan kedua.

Menurut JPU, konstruksi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 618 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang mengatur penerapan ketentuan hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

Namun, Udin menilai penggunaan dua rezim hukum tersebut tanpa penjelasan yang tegas justru menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan untuk menilai perbuatan yang didakwakan.

“Kalau JPU benar-benar menerapkan lex favor reo, seharusnya terlebih dahulu ditentukan mana ketentuan yang lebih menguntungkan. Bukan melempar dua rezim hukum berbeda kepada hakim dan meminta hakim memilih sendiri,” kritiknya.

Ia juga mempertanyakan konsistensi dakwaan, mengingat perbuatan yang dituduhkan terjadi pada Mei 2025, sedangkan KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Uraian Waktu dan Objek Penggelapan Dipersoalkan

Keberatan lainnya menyangkut tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana.

Dalam dakwaan, JPU menyebut sejumlah rangkaian peristiwa yang terjadi pada Maret hingga Mei 2025, termasuk tanggal 5 Maret, 1 Mei, 10 Mei, serta rentang 12 hingga 22 Mei 2025.

JPU mengaitkan rangkaian tersebut sebagai satu kesatuan perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling.

Namun, menurut Udin, dakwaan tidak menguraikan secara terperinci hubungan antara masing-masing peristiwa, termasuk perbuatan mana yang menjadi awal dan bagaimana rangkaian perbuatan tersebut memenuhi konstruksi tindak pidana penggelapan.

“Kalau memang disebut sebagai perbuatan berlanjut, dakwaan harus menjelaskan perbuatan mana yang pertama, mana yang lanjutan, apa kesatuannya, dan bagaimana masing-masing perbuatan itu memenuhi unsur penggelapan. JPU hanya menyebut rentang tanggal. Itu bukan uraian perbuatan berlanjut, melainkan sekadar daftar tanggal,” ujarnya.

Selain waktu kejadian, tim advokat juga menyoroti ketidakjelasan objek yang disebut digelapkan.

Dalam dakwaan, perkara tersebut berkaitan dengan barang berupa tepung terigu dan minyak goreng milik PT Sungai Budi senilai Rp1,615 miliar, serta penerbitan empat lembar Bilyet Giro Bank Panin yang kemudian disebut tidak memiliki dana karena rekening telah ditutup.

Udin mempertanyakan konstruksi hubungan antara pemesanan barang, penguasaan barang, penjualan, hingga dugaan tidak disetorkannya hasil penjualan kepada perusahaan.

Menurutnya, surat dakwaan harus menjelaskan secara terang apakah objek yang diduga digelapkan adalah barang, uang hasil penjualan, atau instrumen pembayaran berupa Bilyet Giro.

“JPU melompat dari pemesanan ke penguasaan, kemudian ke tidak disetorkannya hasil penjualan tanpa menjelaskan jembatan perbuatannya. Akibatnya, tidak jelas apa sebenarnya objek penggelapan yang didakwakan,” katanya.

Narasi Penipuan Dinilai Bercampur dengan Penggelapan

Tim YM Law Firm turut mempersoalkan penggunaan narasi tipu muslihat dan kata-kata bohong dalam uraian dakwaan yang menggunakan konstruksi Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Udin menilai, apabila JPU memasukkan narasi yang mengarah pada unsur penipuan, maka peristiwa dan perbuatan yang dimaksud harus dirumuskan secara jelas dalam surat dakwaan.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat begitu saja dikesampingkan dengan alasan pembuktian akan dilakukan di persidangan.

Ia menilai pencampuran uraian unsur penipuan dan penggelapan tanpa konstruksi perbuatan yang jelas berpotensi membuat dakwaan menjadi kabur.

Selain itu, tim advokat mencatat sejumlah persoalan lain, mulai dari ketidakkonsistenan penyebutan dasar hukum, tidak terurainya pemenuhan syarat formil dan materiil dakwaan, hingga permintaan JPU dalam petitumnya yang dinilai melampaui substansi keberatan penasihat hukum.

JPU Minta Eksepsi Ditolak, Hakim Akan Bacakan Putusan Sela

Dalam petitumnya, JPU meminta majelis hakim menolak seluruh nota perlawanan penasihat hukum terdakwa, menyatakan surat dakwaan Nomor PDM-1368/09/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 sah dan memenuhi syarat formil maupun materiil, serta memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 1593/Pid.B/2026/PN Sby dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari pihak JPU Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait kritik dan penilaian tim penasihat hukum tersebut.

Majelis hakim dijadwalkan menggelar sidang lanjutan pada Kamis (12/11/2026) dengan agenda pembacaan putusan sela.

Putusan tersebut akan menjadi penentu apakah keberatan penasihat hukum diterima sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap pembuktian, atau justru ditolak dan pemeriksaan perkara berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi serta alat bukti. **