Praktisi Hukum Papua Jembris Wafom Soroti Wacana Pemakzulan Gibran : Harus Sesuai Mekanisme Konstitusi

Chanelinfo Papua | Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari praktisi hukum asal Papua, Jembris Wafom. Ia menilai, polemik terkait ijazah dan persyaratan pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 tidak serta-merta dapat dijadikan dasar konstitusional untuk memberhentikannya dari jabatan Wakil Presiden.

Menurut Jembris, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang tepat. Ia menegaskan, UUD NRI Tahun 1945 telah membedakan secara jelas antara mekanisme penyelesaian persoalan persyaratan pencalonan dalam rezim pemilu dengan mekanisme pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan.

“Alasan ijazah dan surat keterangan (Suket) itu masuk rezim pemilu, bukan rezim pemakzulan,” ujar Jembris melalui keterangan tertulisnya, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, Pasal 6A UUD 1945 mengatur pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara berpasangan. Sementara Pasal 22E ayat (5) mengatur penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dengan demikian, menurut Jembris, persoalan sah atau tidaknya persyaratan calon merupakan bagian dari proses dan mekanisme penyelenggaraan pemilu.

“Yang berwenang menilai sah atau tidaknya syarat calon adalah KPU, bukan DPR, bukan MPR, bukan opini publik maupun opini kelompok,” tegasnya.

Jembris berpendapat, apabila terdapat dugaan persoalan dalam persyaratan pencalonan Gibran, maka hal tersebut semestinya dipersoalkan pada tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon pada 2023–2024.

Terlebih, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPU dan hasil pemilunya telah melalui proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Mengungkit kembali syarat pencalonan yang telah melalui proses hukum untuk dijadikan dasar pemakzulan sama saja dengan menghidupkan kembali sengketa pemilu melalui pintu yang berbeda. Pemakzulan tidak boleh dijadikan banding jilid dua atas hasil pemilu,” ujarnya.

Soroti Ketentuan Pasal 7A UUD 1945

Lebih lanjut, Jembris meminta agar ketentuan Pasal 7A UUD 1945 tidak ditafsirkan secara terpisah dari konteks pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal tersebut mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Jembris, frasa “dalam masa jabatannya” menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam memahami ketentuan tersebut.

Ia berpandangan, tuduhan pelanggaran hukum harus didasarkan pada perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat bersangkutan, bukan semata-mata persoalan administratif atau dugaan permasalahan dokumen yang muncul sebelum menjabat.

“Sampai hari ini, tidak ada tuduhan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A yang dilakukan Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden,” katanya.

Ia juga menyoroti persoalan pihak yang bertanggung jawab atas penerbitan dokumen dan penetapan pencalonan. Menurutnya, Surat Keterangan penyetaraan pendidikan diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Kemendikbud, sedangkan penetapan pasangan calon merupakan kewenangan KPU.

Gibran, lanjutnya, berada dalam posisi sebagai pemohon penyetaraan dan peserta pemilu, bukan pejabat yang menerbitkan dokumen tersebut ataupun pihak yang menetapkan pencalonan.

“Ini persoalan subjek yang harus diperjelas. Gibran bukan penerbit Suket dan bukan pula pihak yang menetapkan pasangan calon. Kalau dokumen itu dianggap bermasalah, maka harus diperiksa siapa pejabat yang menerbitkannya. Kalau penetapan KPU dipersoalkan, maka yang harus diuji adalah keputusan KPU pada mekanisme hukum yang tersedia,” jelasnya.

Jembris mengibaratkan, menyalahkan seseorang atas dokumen yang diterbitkan pejabat lain tanpa membuktikan keterlibatan atau tanggung jawabnya merupakan logika yang perlu diuji secara hukum.

Parpol Pengusung Juga Memiliki Tanggung Jawab

Jembris juga mengingatkan bahwa pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan secara perseorangan.

Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu.

Karena itu, menurutnya, partai politik pengusung juga memiliki tanggung jawab politik dalam proses pengusulan, verifikasi, dan pencalonan pasangan calon.

“Partai politik yang mengusung tentu memiliki tanggung jawab terhadap figur yang mereka ajukan. Jangan sampai setelah pasangan calon menang, kemudian seluruh persoalan dibebankan kepada satu orang saja,” ujarnya.

Ia menilai, apabila terdapat persoalan dalam proses pencalonan, maka tanggung jawab para pihak yang terlibat perlu dilihat secara proporsional, bukan langsung diarahkan kepada Gibran seorang diri.

Selain itu, Jembris menyoroti penggunaan frasa “tidak lagi memenuhi syarat” dalam Pasal 7A. Menurut tafsirnya, frasa tersebut tidak dapat begitu saja digunakan untuk menghidupkan kembali perdebatan mengenai persyaratan pencalonan yang telah berlangsung sebelum seseorang dilantik.

Ia menilai, ketentuan tersebut harus dipahami dalam konteks kondisi seseorang selama menjalankan masa jabatan, bukan semata-mata untuk memperdebatkan kembali persyaratan pencalonan pada masa lalu.

“Kalau tafsir seperti itu diterima, maka setiap Presiden dan Wakil Presiden yang telah terpilih bisa terus-menerus menghadapi ancaman pemakzulan dengan mengungkit dokumen pencalonan bertahun-tahun sebelumnya. Akibatnya, kepastian hukum dan finalitas pemilu bisa terganggu,” paparnya.

Mekanisme Pemakzulan Harus Melalui Mahkamah Konstitusi

Lebih jauh, Jembris mengingatkan bahwa proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden telah diatur secara khusus dalam Pasal 7B UUD 1945.

Dalam mekanisme tersebut, usulan DPR harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dapat diteruskan kepada MPR.

Menurutnya, proses tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran benar-benar dapat dibuktikan secara hukum.

“Pertanyaannya sederhana, apa perbuatan yang dilakukan Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden? Kapan, di mana, dan apa buktinya? Apakah ada bukti korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, atau tindak pidana berat lainnya?” tanyanya.

Ia berpendapat, tanpa adanya dasar dan pembuktian yang memenuhi ketentuan konstitusi, usulan pemakzulan akan menghadapi persoalan serius ketika diuji di Mahkamah Konstitusi.

Jembris menambahkan, mekanisme pemakzulan yang dirancang dalam UUD 1945 memang memiliki tahapan dan persyaratan ketat agar tidak digunakan sebagai instrumen politik untuk membatalkan hasil pemilu.

Menolak Pemakzulan Bukan Berarti Membela Personal

Menutup keterangannya, Jembris menegaskan bahwa pandangannya menolak wacana pemakzulan Gibran berdasarkan polemik persyaratan pencalonan bukan berarti memberikan pembelaan personal terhadap Wakil Presiden tersebut.

Menurutnya, yang harus dijaga adalah kepatuhan terhadap konstitusi, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.

Ia merangkum pandangannya dalam beberapa poin. Pertama, persoalan persyaratan pencalonan merupakan bagian dari rezim pemilu yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri. Kedua, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Ketiga, tanggung jawab atas penerbitan dokumen dan penetapan pasangan calon harus dilihat berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.

Keempat, pemakzulan tidak boleh digunakan untuk menghidupkan kembali sengketa pemilu yang telah melewati mekanisme penyelesaian hukumnya.

Jembris juga mempersilakan masyarakat mengkritisi kebijakan maupun kinerja Gibran selama menjabat sebagai Wakil Presiden. Namun, apabila ditemukan dugaan tindak pidana, ia meminta agar persoalan tersebut diproses melalui jalur hukum dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau yang dipersoalkan adalah ijazah dan pencalonan 2024, tempatnya bukan di Pasal 7A. Jika ada dugaan pelanggaran, silakan tempuh mekanisme hukum yang tersedia. Pemakzulan harus memiliki dasar konstitusional, perbuatan yang jelas, serta pembuktian yang sah,” pungkasnya. **